Wajah Baru Nepotisme: Dua Jabatan Penting dalam Satu Atap
1 min read
NewsNarasi.com , Langkat : Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pemisahan fungsi, independensi lembaga, dan pengawasan yang objektif adalah prinsip dasar. Namun, ketika dua posisi strategis dalam struktur birokrasi diduduki oleh pasangan suami istri—satu sebagai pemegang kendali administrasi daerah, satu lagi sebagai pengawas internal—maka publik berhak merasa waswas. Minggu (20/07/25)
Situasi semacam ini membuka ruang spekulasi tentang melemahnya fungsi kontrol dalam pemerintahan. Apalagi jika posisi pengawasan berada di tangan yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan administratif. Maka fungsi evaluasi dan pengawasan internal yang mestinya tajam, bisa berubah tumpul karena pertimbangan relasi personal.
https://newsnarasi.com/juara-umum-porkab-2025-koni-wampu-apresiasi-kepemimpinan-h-syah-afandin/
Publik tentu berharap bahwa semua jabatan publik didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, dan integritas. Namun ketika susunan jabatan terkesan hanya berpindah dari kamar ke kantor, dari ruang keluarga ke ruang kerja, maka sulit untuk tidak menyebut adanya potensi konflik kepentingan.
Memang tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang pasangan berada dalam satu struktur pemerintahan. Tapi etika birokrasi menuntut adanya jarak yang sehat antara kekuasaan dan pengawasan. Tanpa itu, kepercayaan publik bisa luntur, karena sulit membedakan mana keputusan yang lahir dari profesionalisme, dan mana yang tumbuh dari kompromi rumah tangga.
Pemerintahan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga bagaimana menjaga jarak dengan godaan dominasi kelompok kecil dalam sistem yang seharusnya terbuka dan melayani kepentingan umum. (Red)
