GMPK Desak Bupati Langkat Copot Kadishub, Anggaran Rp25 Miliar Tapi Jalan Masih Gelap
2 min read
Newsnarasi.com , Langkat — Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Kabupaten Langkat menyoroti keras kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat yang dinilai amburadul dalam mengelola anggaran penerangan jalan umum (PJU). Meski anggaran tahun 2024 mencapai Rp25 miliar, fakta di lapangan menunjukkan banyak jalan masih gelap gulita hingga kini.
Pengurus GMPK Langkat, Rezeky Arinanda, menyebut kondisi ini menjadi bukti lemahnya pengawasan sekaligus patut diduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Sabtu (11/10/25)
” Puluhan miliar habis setiap tahun, tapi masyarakat masih melintasi jalan yang gelap. Ini bukan sekadar tidak becus bekerja, tapi bisa jadi ada sesuatu yang ditutupi. Kalau seperti ini terus, Bupati harus berani copot Kadishub ” tegas Rezeky.
Berdasarkan hasil penelusuran GMPK, Rp25 miliar dianggarkan untuk pembayaran jaringan listrik penerangan jalan, sementara sekitar Rp800 juta dialokasikan untuk pembangunan atau pengadaan lampu PJU baru. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Beberapa titik jalan utama hingga perbatasan kecamatan masih minim penerangan dan bahkan tak berfungsi sama sekali.
” Kami sudah turun ke lapangan, banyak tiang lampu berdiri tapi mati total. Ada juga yang belum tersambung listrik sama sekali. Jadi, ke mana sebenarnya aliran anggaran itu? ” sindir Rezeky.
GMPK mendesak Bupati Langkat segera melakukan audit menyeluruh dan evaluasi keras terhadap Kadishub, agar dugaan permainan anggaran bisa terbongkar.
” Kalau audit menemukan penyimpangan, jangan ragu serahkan ke penegak hukum. Sudah cukup rakyat dibohongi dengan proyek siluman yang tak ada manfaatnya ” tambahnya.
Rezeky menegaskan, penerangan jalan bukan sekadar soal estetika kota, tetapi menyangkut keamanan, keselamatan, dan hak publik. Jalan-jalan yang gelap menjadi sarang kriminalitas dan penyebab kecelakaan.
” Kami siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Kalau nanti ada indikasi korupsi, GMPK akan melaporkan langsung ke aparat penegak hukum. Uang rakyat bukan mainan pejabat ” ujarnya tegas.
GMPK juga mengingatkan bahwa langkah tegas Bupati akan menjadi ukuran komitmen terhadap pemerintahan bersih dan transparan. Publik kini menunggu apakah Bupati berani bertindak, atau justru membiarkan persoalan ini tenggelam di balik meja birokrasi. (Red)
