BEM Nusantara Desak Pemerintah Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan Aksi September
2 min read
Newsnarasi.com , Jakarta|| Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengungkap dalang di balik kerusuhan aksi mahasiswa yang terjadi pada Agustus hingga September lalu. Desakan ini disampaikan menyusul hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif, Rabu (5/11/2025), di Kompleks Parlemen Senayan.
Dalam putusan itu, tiga anggota DPR dinyatakan melanggar kode etik, sementara dua lainnya Adies Kadir dan Surya Utama (Uya Kuya) dinyatakan tidak bersalah dan langsung direhabilitasi. Sabtu (08/11/25)
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menilai hasil sidang MKD tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ada skenario besar yang sengaja dirancang untuk menciptakan kegaduhan dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa.
” Kami tegaskan, gerakan mahasiswa tidak pernah ditunggangi. Semua aksi yang kami lakukan berbasis kajian dan murni untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau elit tertentu ,” ujar Sardani.
Ia menambahkan, kerusuhan yang disertai pembakaran fasilitas publik dan penyebaran hoaks secara masif tidak bisa disebut sebagai gerakan mahasiswa. Ada upaya provokatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang hingga kini belum tersentuh hukum.
BEM Nusantara menilai, putusan MKD yang membebaskan dua anggota DPR justru memperkuat dugaan adanya operasi besar untuk menyesatkan opini publik dan menutupi aktor intelektual di balik kekacauan tersebut.
Karena itu, BEM Nusantara mendesak negara untuk mengusut tuntas dalang di balik kerusuhan, menindak tegas penyebar hoaks, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
” Kami akan terus mengawal demokrasi, menjaga ruang gerak mahasiswa, dan memastikan kebenaran tidak dikaburkan oleh kepentingan politik sesaat, ” tegas Sardani.
Gerakan mahasiswa, lanjutnya, akan tetap berdiri tegak di garis perjuangan rakyat, menjaga idealisme, dan menolak segala bentuk upaya pembelokan isu demi kepentingan segelintir pihak. (Red)
