Newsnarasi.com , Medan —Dugaan praktik tidak beres dalam pengelolaan Proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Kabupaten Langkat mulai disorot. Gerakan Mahasiswa Bersatu mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (12/11/2026), untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan proyek yang nilainya disebut mencapai Rp31 miliar.

Aksi unjuk rasa damai tersebut merupakan gabungan dari Gerakan Mahasiswa Melawan Oligarki, Jaringan Mahasiswa of Independen (JMI), dan Komunitas Peduli Negeri.

Dalam orasinya, mahasiswa mengungkap sejumlah dugaan serius, mulai dari permintaan fee proyek sebesar 14 persen yang diduga melibatkan oknum Kepala Bidang Bina Marga berinisial MI, hingga dugaan pungutan tambahan terkait urusan administrasi dan penandatanganan dokumen.

Koordinator aksi, Bayu Setyawan, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak boleh berhenti sebatas isu yang beredar di tengah masyarakat. Menurutnya, dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan independen, audit dokumen, serta penelusuran aliran dana oleh aparat penegak hukum.

“Ini bukan persoalan kecil. Jika benar terdapat permintaan fee proyek hingga 14 persen, maka hal tersebut harus diusut secara serius. Jangan sampai uang pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat justru menjadi ladang keuntungan oknum tertentu,” tegasnya.

Tak hanya soal dugaan fee proyek, mahasiswa juga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUTR Langkat. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mereka klaim telah ditelusuri, terdapat sejumlah paket pekerjaan yang berstatus tidak ada jadwal hingga seleksi batal.

Mereka juga mempertanyakan dugaan perubahan nama dan lokasi proyek yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas proses pengadaan proyek di lingkungan Dinas PUTR Langkat.

Jangan Sampai Proyek Publik Menjadi Ladang Transaksi

Gerakan Mahasiswa Bersatu menilai dugaan-dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, setiap rupiah anggaran pembangunan merupakan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Mendesak Kejati Sumut untuk menindaklanjuti laporan dan informasi dugaan penyimpangan pengelolaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Langkat dengan melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen.
2. Mendesak Kejaksaan Negeri Langkat serta aparat penegak hukum berwenang untuk menyelidiki dugaan penyimpangan proyek yang nilainya disebut mencapai Rp31 miliar, termasuk dugaan permintaan fee 14 persen.
3. Mendesak Inspektorat Kabupaten Langkat dan instansi pemeriksa berwenang melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen anggaran, proses tender, penetapan penyedia, kontrak, pembayaran, progres hingga hasil pekerjaan fisik.
4. Mendesak Plt. Bupati Langkat melakukan evaluasi terhadap jabatan Plt. Kepala Dinas PUTR apabila hasil pemeriksaan menemukan dasar dan bukti yang cukup.
5. Meminta jaminan agar tidak terjadi intimidasi terhadap pelapor dan saksi, serta tidak ada penghilangan dokumen maupun tindakan yang menghambat proses pemeriksaan.
6. Mendesak agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.

Mahasiswa menegaskan, pengelolaan anggaran pembangunan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Jika benar terdapat praktik yang merugikan keuangan negara, maka siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Ultimatum 5 x 24 Jam

Gerakan Mahasiswa Bersatu memberikan tenggat waktu 5 x 24 jam agar tuntutan mereka mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Apabila tidak ada respons maupun langkah konkret, mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan membawa persoalan tersebut ke ruang publik.

Kini sorotan tertuju kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Langkat. Publik tentu menunggu: apakah dugaan ini akan dibuka secara terang melalui pemeriksaan yang transparan, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan?

Satu hal yang harus ditegaskan, anggaran pembangunan adalah uang rakyat. Bukan ruang bagi praktik transaksional, apalagi jika dugaan tersebut terbukti melibatkan penyalahgunaan kewenangan. (Red)