Audit Sekda Langkat, DPD Mapancas Langkat Desak KPK-BPK-PPATK
2 min read
NewsNarasi.com , Langkat : Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (DPD MAPANCAS) Kabupaten Langkat resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa kekayaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat dan istrinya. Kamis (24/07/25)
Langkah ini diambil menyusul beredarnya kabar yang mengindikasikan ketidakwajaran dalam kepemilikan aset dan praktik nepotisme yang terstruktur dan sistematis di tubuh Pemerintah Kabupaten Langkat.
“Kami mendesak KPK, BPK RI, dan PPATK segera turun tangan. Terlalu banyak dugaan pelanggaran yang terjadi, terutama terkait kekayaan tidak wajar dan pengaruh yang terlalu besar dari pasangan suami istri ini di birokrasi Langkat,” ujar Ketua DPD MAPANCAS Langkat.
Berikut poin-poin dugaan yang menjadi dasar laporan DPD MAPANCAS:
1. Kepemilikan kendaraan dinas terbanyak, sebanyak 7 unit atas nama suami-istri.
2. Sekda disebut sebagai pengawas di PDAM, serta menjabat sebagai komisaris/pengawas internal di BUMD baru.
3. Istri Sekda diduga sebagai penentu program kegiatan seluruh dinas, bahkan disebut sebagai pengendali dana CSR.
4. Pasangan ini juga diduga menentukan siapa saja yang akan menjabat sebagai kepala dinas di Langkat.
5. Kekayaan fantastis pasangan ini menjadi sorotan. Mereka disebut-sebut sebagai ASN terkaya di Langkat, memiliki banyak properti, tanah, hingga komplek perumahan di Kecamatan Tanjung Pura.
6. DPD MAPANCAS juga mencurigai bahwa kekayaan ini tidak dilaporkan sepenuhnya dalam LHKPN.
7. Indikasi nepotisme kental terlihat dari jabatan strategis yang diisi oleh kerabat dekat, salah satunya saudara istri Sekda yang saat ini menjabat sebagai Kadis Sosial.
DPD MAPANCAS menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses pelaporan ini, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik nepotisme dan korupsi.
“Ini bukan hanya soal kekuasaan atau jabatan. Ini soal marwah birokrasi yang dirusak oleh segelintir orang. Negeri ini tidak boleh dikelola seperti kerajaan pribadi,” tegas perwakilan Mapancas Langkat.
