Kadis PMN Simalungun Diduga Intervensi Pembiayaan Bimtek Rp10 Juta Per-Kades

SIMALUNGUN, Newsnarasi.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN) Kabupaten Simalungun, Elyanto Purba diduga intervensi Kepala Desa/Pangulu se-Kabupaten Simalungun terkait pembiayaan Bimtek koperasi merah putih.

Dari hasil investigasi, setiap Kepala Desa/Pangulu mengirimkan 2 orang utusan dan diduga ‘dikutip’ uang sebesar Rp.10 juta yang bersumber dari Alokasi Dana Nagori (ADN).

Dengan rincian, uang Rp.10 juta tersebut diperuntukkan pembiayaan Bimtek dengan anggaran masing-masing diantaranya Rp.5 juta per-orang.

Mirisnya, Bimtek yang rencana awalnya akan diselenggarakan di Hotel Niagara, Parapat, terakhir bergerser ke tempat lain.

Salah satu peserta kepada newsnarasi.com mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak penyelenggara. Ia mengatakan dengan budged Rp.5 juta per-orang, fasilitas yang didapatkan jauh dari kata standart.

“Tentunya saya pribadi kecewa, dengan dana Rp.5 juta per-peserta penyelenggara bimtek ini masih jauh dari harapan kami. Selama tiga hari bimtek materi yang kami terima tidak sempurna. Harapanku dapat menyerap lebih banyak ilmu tentang perkoperasian, namun lebih banyak waktu kosong dan seremonial,” cetus salah satu peserta yang tak ingin disebutkan identitasnya, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, lokasi acara dan fasilitas yang disediakan panitia dengan budged segitu masih jauh dibawah standart, terkesan ada indikasi ketidaksesuaian dana. Tanpa meja dan seperti datang ke acara pesta.

“Awalnya lokasi yang dijanjikan ada 2, di hotel niagara parapat dan simalungun city. Namun faktanya, kami dialihkan ke hotel tua, dan untuk pelaksanaan bimteknya disatukan semua di sopo tomaro,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PMN Kabupaten Simalungun, Elyanto Purba ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa biaya bimtek itu dialokasikan dari dana nagori.

“Biaya bimtek yang dilaksanakan sumber dananya dari Alokasi Dana Nagori (ADN) bukan dari Dana Desa. Hal ini tidak ada paksaan dari dinas atau dari manapun pak. Ini merupakan penawaran langsung pihak ketiga kepada Nagori,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ADN itu bisa diperuntukkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang ketentraman ketertiban. Bimtek tersebut masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

“Nagori (yang ada di Kabupaten Simalungun) 386 pak. Coba hub pihak ketiganya. Apakah semua Nagori hadir. Pengaduan yang kami terima dari pers 200an yg hadir. Tp itupun konfirmasi aja ke pihak ketiga pak. Biar gak menerka2 kita,” pungkasnya via pesan WhatsApp, Senin, (27/10/2025). (Red)