Kalapas Pemuda Langkat Ikuti Penutupan Rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2024

LANGKAT | NARASI – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan BMN, Lapas Pemuda Langkat Ikuti Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2024 yang di selenggarakan oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara.

Kepala Lapas Pemuda Langkat, Raymon Andika Girsang hadir langsung mengikuti penutupan kegiatan tersebut. Jum’at (05/07/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna tutup pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2024 Tingkat Satuan Kerja Sumatera Utara dan beri apresiasi kepada seluruh operator yang telah akuntabel dalam penyusunan laporan.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Operator Penyusun Laporan Keuangan dan BMN yang hadir atas kerja keras serta dedikasinya sehingga Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat Wilayah Sumatera Utara Semester I T.A 2024 ini bisa kita selesaikan,” ujar Agung Krisna.

Tidak hanya sebuah ucapan belaka, apresiasi ini diberikan Agung Krisna bersama penyerahan penghargaan kepada tiga satuan kerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran Terbaik serta tiga satuan kerja dengan Penggunaan CMS Rekening Virtual Terbaik di Semester I Tahun 2024 ini.

Dalam sambutannya, Agung Krisna menyampaikan bahwa Laporan Keuangan dan BMN memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dari pelaporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

“Laporan Keuangan dan BMN memiliki fungsi sebagai Akuntansi Pemerintah yang memiliki peran sangat penting dalam proses pencapaian tujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel,” ujar Agung Krisna.

Dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai target, Agung Krisna mengingatkan bahwa pelaksanaan Cash Management System (CMS) menjadi salah satu penilaian penyerapan anggaran instansi saat ini. Oleh karenanya, ia menghimbau seluruh satuan kerja untuk bisa melaksanaan penggunaan anggaran secara cashless (tanpa uang cash). (Red)