Langkat Dilabeli Termiskin di Sumut? Faktanya Jauh Berbeda

NewsNarasi.com , Langkat : Isu yang menyebut Kabupaten Langkat sebagai kabupaten termiskin di Sumatera Utara belakangan mencuat di ruang publik. Narasi ini dinilai tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena hanya menyoroti satu sisi data tanpa melihat keseluruhan indikator pembangunan dan ekonomi daerah. Senin (11/08/25)

Berdasarkan angka persentase kemiskinan, posisi Langkat justru berada jauh di bawah beberapa kabupaten lain di Sumut. Tingkat kemiskinan Langkat tercatat sebesar 9,23%, sedangkan kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi mencapai lebih dari dua kali lipat angka tersebut, seperti Nias Barat (22,68%), Nias Utara (21,79%), dan Nias Selatan (16,39%). Artinya, secara proporsional, kondisi kemiskinan di Langkat relatif lebih baik dibandingkan banyak daerah lain.

Tokoh Pemuda Langkat, Muhammad Wahyu Hidayah, SH, menilai kesalahpahaman ini muncul karena sebagian pihak hanya fokus pada jumlah absolut penduduk miskin, tanpa membandingkan dengan total populasi.

” Kalau bicara jumlah absolut, wajar besar karena penduduk Langkat lebih dari 1 juta jiwa. Tapi dalam kajian resmi, yang digunakan adalah persentase kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan indikator sosial-ekonomi lainnya. Kalau dilihat dari indikator itu, Langkat jelas bukan kabupaten termiskin ” tegasnya.

Selain angka kemiskinan, indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan posisi Langkat yang cukup kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 berada di angka 74,85, yang termasuk kategori tinggi dan melampaui sejumlah daerah lain di Sumut. Pertumbuhan ekonomi Langkat pada tahun yang sama juga mencapai 4,98%, menandakan sektor usaha, perdagangan, dan produksi di daerah ini bergerak positif.

Wahyu, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB HIMALA, mengingatkan bahwa pemberian label negatif yang tidak berdasar dapat membawa dampak buruk. Stigma seperti itu bukan hanya merugikan citra daerah, tetapi juga berpotensi mengurangi minat investor untuk menanamkan modal, sekaligus memengaruhi semangat pelaku usaha dan masyarakat dalam mendorong pembangunan.

” Langkat punya potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Narasi yang keliru dan tidak lengkap harus kita luruskan, supaya pembangunan tetap mendapat dukungan penuh dari semua pihak ” ujarnya.

Memang, jika dilihat dari jumlah absolut, Langkat sempat berada di posisi teratas pada tahun 2024 saat masa kepemimpinan Pj Bupati. Namun, fakta tersebut harus dipahami dalam konteks luas, dan justru menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintahan sekarang agar jumlah penduduk miskin bisa ditekan.

Bupati Langkat, H. Syah Afandin telah menegaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini tercermin dalam 7 Program Quick Win Tahun 2025 yang disusun untuk mendukung visi dan misi Bupati–Wakil Bupati Langkat 2025–2030. Program ini dirancang agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat secara cepat dan nyata.

” Program quick win ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Saya minta seluruh perangkat daerah memprioritaskan anggaran dan menyusun program yang dampaknya langsung dirasakan rakyat ” tegasnya dalam rapat penyampaian program Quick Win, 17 April 2024.

Dengan data yang jelas, narasi yang berkembang bahwa Langkat adalah kabupaten termiskin di Sumut terbukti keliru. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Langkat memiliki pondasi ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang kompetitif, serta prospek pembangunan yang terus menunjukkan tren positif.

Meluruskan informasi ini bukan hanya penting untuk menjaga citra daerah, tetapi juga untuk memastikan semangat pembangunan tidak terganggu oleh stigma yang tidak berdasar. (Ay29)