Mahasiswa Asahan Geruduk Kantor Camat Rawang Panca Arga, Pertanyakan Pengawasan BUMDes yang Dinilai Lamban
2 min read
NewsNarasi.com , Asahan — Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Asahan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Camat Rawang Panca Arga, Senin, 8 September 2025.
Mereka menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait kelalaian pengawasan terhadap dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah cair sejak Maret 2025.
Aksi ini dipicu oleh pengakuan mengejutkan dari Camat Rawang Panca Arga, yang menyatakan bahwa pihaknya baru akan memulai monitoring BUMDes pada hari yang sama.
“Kami baru hari ini mau turun monitoring, sebelumnya belum ada laporan resmi yang masuk ke kami,” ujar Camat di hadapan para demonstran.
Pernyataan ini sontak memicu kemarahan massa, yang menilai Camat telah abai dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas.
“Camat Lalai Awasi Dana Rakyat” ungkap Koordinator aksi, Ilham Sitepu, dalam orasinya menegaskan bahwa ketidaktahuan Camat selama lebih dari enam bulan adalah bukti nyata kelalaian.
“Ini bukti nyata bahwa Camat tidak serius mengawasi dana rakyat. Bagaimana bisa seorang pemimpin wilayah tidak tahu-menahu soal dana BUMDes yang sudah cair sejak Maret? Kami khawatir dana itu sudah disalahgunakan,” tegas Ilham.
Ia menambahkan, program BUMDes merupakan ujung tombak pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Tanpa pengawasan yang ketat dari pihak kecamatan, dana tersebut berpotensi besar disalahgunakan.
Aksi yang berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian ini membuahkan tiga tuntutan utama dari mahasiswa, antara lain:
- Camat Rawang Panca Arga harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMDes di wilayahnya.
- Pemerintah kecamatan harus bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan yang terjadi.
- Menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya BUMDes.
Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini dan berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan penyalahgunaan dana BUMDes. Mereka berharap, kasus ini menjadi momentum untuk perbaikan sistem pengawasan dana desa di Kabupaten Asahan.(AS)
