Mapancas Langkat Dukung Bupati Lawan Nepotisme, Soroti Jabatan Ganda Sekda dan Istri
2 min read
NewsNarasi.com , Langkat : Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (DPD MAPANCAS) Kabupaten Langkat menyatakan sikap tegas mendukung penuh langkah Bupati Langkat dalam membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme yang selama ini menjadi penyakit laten di tubuh pemerintahan. Rabu (23/07/25)
Dukungan ini disampaikan menyusul sorotan publik terkait penguasaan jabatan strategis oleh pasangan suami istri di lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat. Sekretaris Daerah (Sekda) aktif diketahui memegang posisi tertinggi dalam birokrasi ASN, sementara istrinya saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
https://newsnarasi.com/dpd-mapancas-langkat-minta-kpk-awasi-sekda-langkat-dan-istri/
Ironisnya, nama sang istri juga disebut-sebut tengah disiapkan untuk menduduki kursi Kepala Inspektorat—posisi yang justru bertanggung jawab mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Ini bukan lagi soal kepatutan, tapi sudah masuk ke wilayah yang sangat rawan terjadi benturan kepentingan. Pengawasan internal daerah bisa tumpul jika dijalankan oleh orang yang masih berada dalam lingkar keluarga pejabat puncak,” tegas Ahmad Zulfahmi Fikri, Ketua DPD Mapancas Langkat dalam keterangannya.
Fikri menilai situasi ini sangat berbahaya bagi kualitas pemerintahan dan mencederai prinsip meritokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penempatan jabatan publik. Penguasaan jabatan oleh satu keluarga bukan hanya menutup ruang bagi ASN berprestasi, tapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang yang sulit dikontrol.
“Nepotisme adalah musuh utama reformasi birokrasi. Ketika jabatan strategis dijadikan (milik keluarga) maka kepercayaan publik ambruk, netralitas ASN runtuh, dan pengawasan menjadi ilusi. Ini harus dihentikan!” tegasnya.
Selain itu DPD Mapancas Langkat juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, akademisi, dan para aparatur yang masih punya integritas untuk tidak diam. Mereka menegaskan, suara-suara kritis harus tetap digemakan agar praktik tidak etis semacam ini tidak dijadikan hal lumrah di kemudian hari.
“Kami percaya Bupati Langkat masih punya komitmen menjaga marwah birokrasi. Penolakan terhadap segala bentuk nepotisme harus tegas, tidak boleh ragu. Jangan sampai pemerintahan yang dibangun dari keringat rakyat justru dikangkangi oleh kepentingan keluarga,” tambahnya.
Mapancas Langkat juga menegaskan, mereka tidak akan tinggal diam jika praktik-praktik semacam ini terus dipelihara. Mereka siap turun ke lapangan, menggalang konsolidasi, dan menyuarakan perlawanan moral demi menciptakan sistem pemerintahan yang sehat dan profesional.
“Jika birokrasi sudah dikendalikan oleh kepentingan keluarga, maka siapa yang akan menjaga keadilan bagi rakyat? Pemerintahan bukan warisan, bukan hak turun-temurun. Kami tidak menuduh, tapi kami waspada. Dan kewaspadaan itu harus menjadi gerakan bersama,” pungkas Fikri.. (Red)
