Diduga Gelapkan Uang Ratusan Juta, Eks Polisi di Sumut Tak Ditahan Meski Sudah Tersangka

SUMUT, Newsnarasi.com – Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 350.000.000,- yang dilaporkan Sarmaida Sinaga ke Polda Sumatera Utara menjadi sorotan. Pasalnya, perkara yang telah berjalan lebih dari satu tahun tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan penegakan hukum yang diharapkan korban, meskipun dua orang terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua tersangka diketahui merupakan pasangan suami istri, yakni Ferry Parlautan Banjarnahor, seorang mantan anggota Polri, dan Rita Nurhaida Butar-butar. Keduanya diduga terlibat dalam perkara penipuan dan penggelapan uang dengan modus menjanjikan dapat membantu meloloskan anak korban dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun 2023.

Ironisnya, meskipun telah berstatus tersangka, keduanya hingga saat ini belum dilakukan penahanan dan masih bebas beraktivitas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum serta keseriusan penanganan perkara oleh penyidik Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan Sarmaida Sinaga, persoalan tersebut bermula ketika dirinya diperkenalkan oleh Ferry Parlautan Banjarnahor kepada Rita Nurhaida Butar-butar yang disebut menjalankan usaha bimbingan belajar (bimbel) bagi calon siswa Bintara Polri.

Merasa tertarik dengan tawaran tersebut, Sarmaida kemudian menghubungi Rita untuk memastikan program bimbingan yang ditawarkan. Dalam komunikasi tersebut, Rita menyampaikan kesanggupannya membimbing anak korban agar dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri.

Atas kesepakatan tersebut, Rita meminta biaya bimbingan sebesar Rp5.500.000 per bulan selama 10 bulan. Korban kemudian membayarkan uang sebesar Rp55.000.000 sekaligus untuk biaya bimbingan selama jangka waktu tersebut.

“Saya telepon Rita untuk menanyakan kebenaran program bimbingan tersebut. Dia mengatakan sanggup membimbing anak saya untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri. Sesuai kesepakatan, dia meminta biaya bimbingan sebesar Rp5.500.000 per bulan. Kemudian saya langsung membayar Rp55.000.000 untuk jangka waktu bimbingan selama 10 bulan,” ungkap Sarmaida kepada Newsnarasi.com, Minggu, 1 November 2026.

Persoalan semakin serius ketika penerimaan calon Bintara Polri Tahun 2023 resmi dibuka dan anak korban, Rezeky Manurung, mengikuti proses pendaftaran serta tahapan seleksi.

Menurut Sarmaida, pada saat itu Rita kembali meyakinkan dirinya dan keluarga bahwa anaknya dapat diloloskan menjadi anggota Bintara Polri dengan syarat membayar uang pengurusan sebesar Rp350.000.000.

“Setelah pendaftaran dibuka, Rita datang kembali dan meyakinkan kami bahwa dia bisa meloloskan anak saya menjadi Bintara Polri. Namun, dia meminta uang pengurusan sebesar Rp350.000.000,” jelasnya.

Karena percaya terhadap janji dan kesanggupan tersebut, korban akhirnya menyanggupi permintaan itu dan menyerahkan uang secara bertahap.

Adapun penyerahan uang sebesar Rp350.000.000 tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pada 14 April 2023, korban menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000.
  2. Pada 14 Juni 2023, korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000.
  3. Sisanya sebesar Rp50.000.000 diserahkan secara tunai melalui seorang perempuan bermarga Siregar yang menurut korban merupakan orang kepercayaan tersangka di tempat bimbingan belajar tersebut.

Dengan demikian, total uang yang telah dikeluarkan korban mencapai Rp405.000.000, terdiri atas biaya bimbingan sebesar Rp55.000.000 dan uang pengurusan sebesar Rp350.000.000.

Namun, harapan korban agar anaknya dapat diterima sebagai anggota Bintara Polri tidak terwujud. Setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi, Rezeky Manurung dinyatakan tidak lulus pada tahapan Pantukhir (Panitia Penentu Akhir).

Mengetahui anaknya tidak berhasil lolos seleksi, korban kemudian meminta agar seluruh uang yang telah diserahkan dikembalikan. Akan tetapi, menurut pengakuan korban, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh para tersangka dengan alasan uang yang diminta belum tersedia.

Korban mengaku telah berulang kali melakukan penagihan dan meminta pertanggungjawaban, tetapi tidak memperoleh penyelesaian maupun pengembalian uang sebagaimana yang diharapkan.

“Setelah anak saya dinyatakan tidak lulus pada tahap Pantukhir, saya meminta agar seluruh uang saya dikembalikan. Namun, mereka tidak mau mengembalikannya dengan alasan uang tersebut belum ada. Saya sudah berkali-kali menagih, tetapi tidak ada penyelesaian. Karena tidak ada itikad baik, akhirnya saya melaporkan persoalan ini ke Polda Sumatera Utara,” tegas Sarmaida.

Yang menjadi perhatian utama korban saat ini bukan hanya persoalan uang sebesar Rp. 350.000.000,- yang belum dikembalikan, melainkan juga lambannya perkembangan penanganan perkara meskipun kedua terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka.

Korban mempertanyakan alasan hingga saat ini belum ada tindakan penahanan terhadap para tersangka, sementara perkara tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun sejak dilaporkan.

Sarmaida berharap Kapolda Sumatera Utara yang baru dapat memberikan perhatian serius dan memerintahkan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut agar tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

“Kami memohon kepada Kapolda Sumatera Utara agar segera memberikan perhatian serius terhadap perkara ini. Kedua orang tersebut sudah berstatus tersangka, tetapi sampai sekarang belum juga ada tindakan penahanan. Kami hanya ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas kerugian yang kami alami,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan apabila penanganan perkara terus berlarut-larut tanpa langkah hukum yang jelas, terdapat risiko para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit proses penyidikan.

Selain mempertanyakan belum dilakukannya penahanan, Sarmaida juga menyampaikan kekecewaannya terhadap komunikasi dan perkembangan penanganan perkara oleh penyidik.

Menurutnya, setiap kali menanyakan perkembangan laporan, jawaban yang diterima selalu menyatakan bahwa perkara masih dalam proses. Namun, hingga saat ini korban mengaku belum mendapatkan penjelasan konkret mengenai langkah penyidikan yang telah dilakukan maupun rencana penyelesaian perkara tersebut.

Kondisi itu membuat korban mempertanyakan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas penyidik dalam menangani perkara yang dilaporkannya.

“Kami sebagai korban tentu mengharapkan penyidik bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap kali kami menanyakan perkembangan perkara, jawabannya selalu masih diproses. Namun, faktanya sampai sekarang kedua tersangka belum juga ditahan dan masih bebas beraktivitas. Kami menjadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam penanganan perkara ini?” ungkapnya dengan nada kecewa.

Sarmaida bahkan menduga terdapat ketidak beresan dalam penanganan perkara tersebut. Ia meminta agar tidak ada perlakuan khusus maupun pembiaran terhadap siapa pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, status sebagai mantan anggota Polri tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, melalui layanan pengaduan Hotline Kapolda, saat dikonfirmasi Newsnarasi.com mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut menyampaikan bahwa laporan pengaduan akan segera ditindak lanjuti.

“Baik Pak Andy, akan segera ditindak lanjuti. Terima kasih,” demikian jawaban Kapolda Sonny Irawan melalui pesan Hotline.

Tidak hanya itu, Panit I Subdit III Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, IPTU Nathanail Sitepu, yang disebut menangani perkara Sarmaida Sinaga, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi korban untuk menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian perkara.

Dalam pesan WhatsApp kepada Newsnarasi.com, IPTU Nathanail Sitepu menyampaikan:

“Saya dari Polda, Bang, IPTU Sitepu, Panit yang menangani perkara Sarmaida Sinaga yang kemarin abang buat Dumas ke Hotline Kapolda. Jadi kita juga sudah hubungi korban tadi pagi, Bang, dan menyampaikan rencana tindak lanjut kita terhadap penuntasan perkara tersebut. Demikian kita sampaikan, terima kasih.”

Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai alasan belum dilakukannya penahanan terhadap kedua tersangka, meskipun telah berstatus tersangka dan masih bebas beraktivitas, IPTU Nathanail Sitepu belum memberikan jawaban maupun penjelasan hingga berita ini diterbitkan.

Sikap tidak memberikan penjelasan tersebut semakin menambah pertanyaan korban mengenai sejauh mana keseriusan penyidik dalam menuntaskan perkara yang telah berjalan lebih dari satu tahun itu.

Korban berharap janji tindak lanjut yang disampaikan Kapolda Sumatera Utara dan Panit yang menangani perkara tidak sekadar menjadi jawaban administratif atas pengaduan masyarakat, melainkan benar-benar diwujudkan melalui langkah penyidikan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagi korban, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar pernyataan bahwa perkara sedang diproses, melainkan kepastian mengenai perkembangan penyidikan, alasan belum dilakukannya penahanan, serta langkah nyata untuk menuntaskan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *